 |
| Foto Ketua GMKI Cabang Ba'a, Yunor Lafu |
ROTENEWS – Berdasarkan hasil audiensi bersama DPRD Kabupaten Rote Ndao, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ba’a mendesak DPRD agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus penahanan pejuang pariwisata, Erasmus Frans Mandato, yang dinilai sarat ketidakadilan serta diduga melibatkan kepentingan PT Boa Development.
Ketua GMKI Cabang Ba’a, Yunor Lafu, menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi rakyat tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi persoalan serius ini.
“Kasus Erasmus bukan sekadar persoalan individu, tetapi gambaran nyata bagaimana kepentingan rakyat kecil dikorbankan demi kepentingan modal. DPRD harus segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan PT Boa Development,” tegas Yunor.
GMKI menilai, penahanan Erasmus Mandato menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap rakyat kecil yang memperjuangkan haknya atas tanah dan akses publik. Situasi ini diperparah dengan keterlibatan pihak perusahaan yang seakan dibiarkan leluasa menguasai ruang hidup masyarakat.
Dalam tuntutannya, GMKI Cabang Ba’a meminta DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk:
1. Segera menjadwalkan RDP terbuka dengan menghadirkan Kapolres, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan pihak PT Boa Development.
2. Mengungkap secara transparan keterlibatan PT Boa Development dalam proses hukum yang menjerat Erasmus Mandato.
3. Menjamin hak-hak masyarakat Rote Ndao atas tanah, akses jalan, dan pantai yang tidak boleh diprivatisasi.
4. Mendorong penghentian kriminalisasi terhadap rakyat kecil yang memperjuangkan haknya.
5. Memastikan DPRD berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan perusahaan.
Yunor menegaskan, bila DPRD tidak segera menindaklanjuti dan menjadwalkan RDP dalam waktu dekat, maka aliansi akan kembali turun ke jalan.
“Jika RDP tidak segera dilaksanakan, maka untuk menagih janji DPRD, aliansi akan melakukan aksi besar di Gedung DPRD Rote Ndao,” tegasnya.
GMKI Cabang Ba’a memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari DPRD dalam memperjuangkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat Rote Ndao.**
