Sorong Selatan, ROTENEWS.COM - Anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Amus Kaliele, secara terbuka mengimbau seluruh masyarakat agar memahami alur dan peran yang tepat dalam menyampaikan aspirasi terkait pembangunan daerah. Ia menyoroti kecenderungan sebagian warga yang lebih memilih langsung menemui Bupati atau Wakil Bupati dengan alasan menjadi bagian dari "tim kerja" atau relawan politik.
Dalam wawancara langsung dengan wartawan pada Rabu, 10 Juli 2025, Amus menekankan pentingnya masyarakat menjalin komunikasi dengan wakil rakyat dari daerah pemilihannya (dapil) masing-masing terlebih dahulu sebelum menuju eksekutif.
Saya mau sampaikan secara jelas dan tegas, masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan kalau ada keluhan, kendala atau masalah soal pembangunan – entah itu jalan rusak, bangunan sekolah yang belum layak, Puskesmas yang kekurangan tenaga medis, sampai air bersih – jangan langsung datang ke Ibu Bupati atau Wakil Bupati,” ujar Amus Kaliele.
Ia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa pola pikir seperti itu salah kaprah dan melemahkan sistem pemerintahan yang telah diatur berdasarkan fungsi dan peran. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memegang peran penting dalam menjembatani kebutuhan rakyat dan pemerintah daerah.
Banyak yang datang dan bilang, ‘saya ini tim sukses waktu pilkada, saya harus ketemu Ibu Bupati langsung.’ Saya katakan, itu pemahaman yang keliru. Kami ini wakil rakyat. Jadi kalau ada persoalan, harusnya disampaikan kepada kami. Biarkan kami yang sampaikan ke Bupati. Itu fungsi kami. Kalau semua orang langsung ke eksekutif, lalu kami di legislatif ini kerja apa?” tandasnya.
Amus menilai bahwa kebiasaan seperti ini mengakibatkan proses pemerintahan berjalan tidak efektif dan menciptakan kesan seolah-olah pembangunan hanya dilayani berdasarkan kedekatan politik, bukan kebutuhan riil di masyarakat.
Saya minta stop bicara ‘saya ini tim kerja.’ Masa kampanye sudah selesai. Sekarang Bupati dan Wakil Bupati adalah milik kita semua, milik seluruh masyarakat Sorong Selatan. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi kubu A atau kubu B. Kita semua harus bersatu membangun daerah ini,” tegas Amus.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para relawan atau pendukung calon bupati pada Pilkada lalu, untuk tidak lagi memelihara ego politik, melainkan bersatu mendukung pemerintah yang sedang berjalan saat ini.
Saya himbau masyarakat dan semua tim kerja dari masing-masing calon yang bertarung di Pilkada kemarin, sudah cukup. Waktu untuk bertarung sudah selesai. Sekarang waktunya bergandengan tangan. Pemerintahan yang sekarang ini sah, dan mereka butuh dukungan kita semua agar program-program bisa jalan dengan baik,” ujarnya.
Amus juga menekankan bahwa DPRD bukan hanya tempat bicara soal anggaran, tapi juga tempat memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta warga untuk aktif menyampaikan keluhan melalui jalur konstitusional, bukan jalur informal atau pendekatan pribadi.
Masyarakat harus sadar bahwa DPRD ini bukan sekadar tempat rapat dan bicara angka. Di sinilah tempat menyalurkan suara kalian. Kalau masyarakat tidak datang ke kami, tidak menyampaikan apa yang dialami di kampung-kampung, lalu bagaimana kami bisa tahu dan menyuarakan itu dalam sidang? Jangan diam-diam saja, lalu bilang ‘pemerintah tidak peduli,’ padahal tidak ada komunikasi,” katanya.
Terakhir, ia berharap ke depan masyarakat Sorong Selatan bisa membangun budaya demokrasi yang sehat dan kolektif, di mana partisipasi aktif dilakukan melalui jalur-jalur yang tepat, tanpa lagi membawa simbol-simbol politik lama.
Kita ini sudah masuk babak baru. Sudah tidak relevan lagi bicara soal ‘tim siapa’ atau ‘dari kubu mana.’ Saat ini kita semua harus punya satu semangat: bangun Sorong Selatan yang lebih maju. Dan itu tidak bisa dikerjakan hanya oleh Bupati, tapi juga oleh DPRD, OPD, tokoh adat, gereja, dan seluruh warga,” pungkas Amus Kaliele.
Pernyataan Amus Kaliele ini menjadi peringatan penting bahwa pemerintahan daerah adalah sistem kolektif antara legislatif, eksekutif, dan rakyat. Aspirasi yang disampaikan melalui saluran resmi akan memperkuat kecepatan dan ketepatan pembangunan di daerah. Warga didorong untuk tidak ragu menyampaikan keluhan dan usulan kepada anggota DPRD dari dapilnya, agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
( Jensen Segeit )
