ROTENEWS.COM, TASIKMALAYA – Sebuah insiden yang melibatkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mahasiswa saat aksi demonstrasi di depan halaman PEMDA ( Pemerintah Daerah ) Kabupaten Tasiknalaya mendapat kecaman keras dari berbagai kalangan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa yang menuntut Penolakan UU TNI mendapatkan sikap yang kurang simpatik oleh Oknum anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aditya Ramdani dari Partai PDI-P. Sabtu ( 29/03/2025 )
Menurut saksi mata, salah satu oknum anggota DPRD terlihat berteriak dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasinya secara damai. Beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka merasa dihina dan diperlakukan dengan arogan, meskipun tujuan mereka hanya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat.
Tindakan tersebut segera memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, serta sejumlah politisi yang menilai bahwa tindakan tersebut mencoreng citra DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat. Banyak pihak menilai bahwa tindakan kekerasan verbal yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD tersebut sangat tidak pantas dan tidak mencerminkan sikap profesional dalam berpolitik.
Perwakilan dari organisasi mahasiswa yang ikut dalam aksi, mengatakan bahwa mereka merasa kecewa dengan sikap anggota DPRD yang seharusnya lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi publik, bukan malah menanggapi dengan arogansi. "Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi yang seharusnya didengar, bukan diperlakukan dengan kasar," kata salah satu mahasiswa.
Selain itu, Ketua Walpis ( Wahana Lingkungan Pendidikan dan Sosial ) juga menyampaikan kritik terhadap perilaku oknum anggota DPRD tersebut. Mereka menegaskan bahwa pemimpin daerah, baik itu anggota legislatif maupun eksekutif, harus lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi dinamika politik dan tuntutan masyarakat.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari oknum anggota DPRD yang terlibat dalam insiden tersebut. Namun, sejumlah pihak mendesak agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tindakan tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar kode etik DPRD. Diharapkan insiden ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota legislatif dalam menjaga integritas dan menghargai demokrasi.**
Penulis : Rian Yulian
