-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Iklan

ATAS TERJADINYA PSU, WALPIS MENUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN DARI KPU DAN BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA

Kamis, 27 Maret 2025 | Maret 27, 2025 WIB Last Updated 2025-03-28T06:17:16Z

 


ROTENEWS.COM, TASIKMALAYA – Organisasi masyarakat WALPIS (Wahana Lingkungan Pendidikan dan Sosial) menyatakan keprihatinannya atas terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya. Melalui Audensi yang digelar hari ini, WALPIS menuntut pertanggungjawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Jum'at ( 28/03/2025 ) 


Menurut Ketua WALPIS Riyan Nurfalah, PSU terjadi sebagai akibat dari berbagai ketidak beresan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Organisasi ini menyebutkan adanya dugaan pelanggaran yang mencakup kekeliruan administrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga ketidaksesuaian data pemilih. WALPIS juga mempertanyakan sejauh mana upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk mencegah hal serupa terulang di masa mendatang.


"PSU adalah cerminan dari kegagalan dalam mengelola pemilu secara transparan dan adil. Kami meminta KPU dan Bawaslu untuk menjelaskan alasan yang mendasari keputusan diadakannya PSU, serta langkah konkret yang akan diambil untuk memperbaiki sistem pemilu agar lebih akuntabel," ujar Riyan Nurfalah Ketua WALPIS


WALPIS juga mendesak agar seluruh proses pemilu, termasuk tahapan PSU, dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat. Mereka berharap KPU dan Bawaslu dapat memberikan klarifikasi terkait masalah yang menyebabkan ketidakpastian hasil pemilu yang berujung pada dilakukannya PSU.


Beberapa pengamat pemilu menyarankan agar seluruh pihak terkait bekerja sama dalam mencari solusi terbaik agar kualitas pemilu dapat terus ditingkatkan.


PSU sendiri merupakan tahapan yang diadakan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan sah dan adil, meskipun seringkali memunculkan polemik di kalangan masyarakat. Sebagai langkah selanjutnya, diharapkan KPU dan Bawaslu dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pelaksanaan PSU dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.


Penulis : Rian Yuliana

×
Berita Terbaru Update